Implementasi Proses Perencanaan Publik Organisasi Sektor Publik Pemerintah Kelurahan Bintoro

Authors

  • Andrian Putra Ade Pratama Politeknik Negeri Jember
  • Amanda Eka Artanti Politeknik Negeri Jember
  • Dela Puspita Politeknik Negeri Jember
  • Heni Mellyna Politeknik Negeri Jember
  • Risma Puteri Anggraeni Politeknik Negeri Jember
  • Sophia Angelina Bella Sinatra Politeknik Negeri Jember
  • Vina Fauzia Kartika Politeknik Negeri Jember

DOI:

https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.507

Keywords:

Bureaucratic constraints; Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel); Planning process; Public sector organization

Abstract

Planning process is important in ensuring effective and efficient development at the local level. With good planning, sub-district governments can improve the quality of public services and community welfare. This research aims to examine the implementation of the planning process in sub-districts, which of course has a different bureaucracy from village government. This research uses a qualitative method with a post positivist approach and uses primary data obtained from interviews. The results of this research indicate that planning in the Village Development Planning Conference (Musrenbangkel) in Bintoro Village has not been effective, especially due to obstacles in the budgeting and bureaucratic processes.

References

Ananda Putri, D. P. (2023). Pengaruh Sistem Pengendali Internal, Kompetensi Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur).

Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2).

Fitriyani, D. (1979). Balanced scorecard: alternatif pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Jurnal Cakrawala Akuntansi ISSN, 1979, 4851.

Fazhurrahman (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8(3).

Fakhira, R., R. Salam (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 1(2).

Gainau, P. Christi. (2014). Prediktor Kinerja Penyusunan Anggaran Responsif Gender Kajian: Teori Kelembagaan. Magister Akuntansi Program Pascasarjana FEB-UKSW.

Kusen, S.K., N. R. Pioh, D. K. Monintja (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Governance, 1(2).

Kamaruddin, Sutama, Suhaima (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(1).

Maulana, M.I., R. Gustiana, Suwandi (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(3).

Masrukin, M., & A. Anwar (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya: Community Participation in Development Planning Deliberations in Palangka Village, Palangka Raya City. Pencerah Publik, 4(1), 26-29.

Peraturan Bupati Jember No 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember menyebutkan Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Purwandari, A.W., Mussadun (2015). Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 11(4).

Putra, N. B. H. (2024). Sistem Pelayanan Masyarakat Berbasis Web Pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Menggunakan Metode Rational Unified Process.

Putri, A.O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1) : 58-71.

Rahman, S.N. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Robial, D. F. (2015). Peran pemerintah kelurahan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Studi di kelurahan Sawang Bendar kecamatan Tahuna kabupaten Sangihe). Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1(7), 1137.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Suharto, S. (2021). Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang. Qistie, 14(1), 41-63.

Tarigan, A. (2020). Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang).

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Downloads

Published

2024-11-20

How to Cite

Andrian Putra Ade Pratama, Amanda Eka Artanti, Dela Puspita, Heni Mellyna, Risma Puteri Anggraeni, Sophia Angelina Bella Sinatra, & Vina Fauzia Kartika. (2024). Implementasi Proses Perencanaan Publik Organisasi Sektor Publik Pemerintah Kelurahan Bintoro. JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1(4), 223–238. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.507

Issue

Vol. 1 No. 4 (2024): November

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.