TRANSPORMASI TATA KELOLA ADMINISTRASI LEGISLATIF DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK: STUDI KASUS KOMISI IV DPRD KOTA MEDAN

Febriani Br Ginting; Fitria Sari Harahap; Mufli Adi; Marzuki Manurung

doi:10.61722/jipm.v4i3.2413

Authors

Febriani Br Ginting Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fitria Sari Harahap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Mufli Adi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Marzuki Manurung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.61722/jipm.v4i3.2413

Keywords:

tata kelola administrasi, legislatif, akuntabilitas publik, DPRD, good governance

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola administrasi legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas publik pada Komisi IV DPRD Kota Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di Sekretariat Komisi IV DPRD Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi administrasi legislatif telah dilakukan melalui penataan sistem administrasi, digitalisasi dokumentasi, dan peningkatan pelayanan administrasi untuk mendukung fungsi pengawasan publik. Komisi IV DPRD Kota Medan menjalankan pengawasan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta evaluasi program pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan transformasi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, budaya birokrasi konvensional, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan pengembangan sistem administrasi berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

References

Ilmu, J., & Widya, P. (2019). Profesor Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah IPDN Email : saduwasistiono.lemriska@ipdn.ac.id MEASUREMENT MODEL OF DPRD ’ S PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN GOOD GOVERNANCE CONTEXT PENDAHULUAN 45(2), 113–126.

Karubaba, C. J. (2025). Economics and Digital Business Review Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang. 7(1), 263–272.

Kebijakan, J., & Publik, P. (2025). Jurnal kebijakan & pelayanan publik. 12, 45–51.

Media, I., Media, I., Utara, S., Bentuk, S., Jawab, T., & Publik, D. K. (2025). GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. 12, 387–398.

Pengawasan, F., Di, L., Kabupaten, D., & Barat, K. (2022). No Title. 1(1), 37–43.

Pratama, E., & Yamin, A. (2025). Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Implementasi Inovasi Digital Administrasi untuk Formulasi Kebijakan Publik : Tinjauan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 8, 11900–11905.

Pratama, H. E., Putri, R. A., Dsp, P., Alfan, M., & Poernomo, R. W. (2025). Relevansi Peran Strategis DPRD terhadap Prinsip Good Governance dalam Struktur Pemerintahan Daerah. 9, 16295–16300.

Rasyid, A., Satispi, E., Samudra, A. A., Faculty, P., & Jakarta, M. (2022). Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. 7(2014), 145–159. https://doi.org/10.25077/jakp

Susanto, T., Rowa, H., & Tahir, B. (2025). Pengawasan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota tangerang provinsi banten 1,2,3 *. 11(1), 89–97.

Syahida, N. P., Sjamsuddin, S., Pratiwi, R. N., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (n.d.). DALAM PERSPEKTIF KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ( Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat ). ( good go…. 1(4), 101–109.

Mardiasmo. 2009. Good Governance Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.

Wasistiono, S. (2019). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. (ejournal.ipdn.ac.id)

Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap APBD di Kota Medan. JISMA Journal. (melatijournal.com)