Praktik Distribusi Bantuan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Warga Kecamatan Gubeng Surabaya)

Abstract

Program bantuan sosial (Bansos) merupakan instrumen kebijakan vital pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, pelaksanaannya di lapangan seringkali diwarnai oleh fenomena politisasi dan masalah ketidaktepatan sasaran (targeting). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi Bansos di masyarakat Gubeng Kertajaya 5D, mengidentifikasi kondisi objektif masyarakat, dan aktor-aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, dengan fokus pada konsep Habitus, Modal, dan Bidang, dikombinasikan dengan Teori Kemiskinan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan utama menunjukkan adanya Exclusion Error yang signifikan, di mana warga miskin yang paling rentan seperti lansia janda, pekerja sektor informal (pemulung/tukang becak), dan keluarga dengan tanggungan sakit kronis/berkebutuhan khusus justru tidak terdaftar sebagai penerima Bansos (PKH/BPNT) dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-PBI). Praktik distribusi Bansos juga diwarnai nuansa politis dan klientelisme, yang terlihat dari bantuan yang bersifat temporal dan muncul menjelang Pemilu. Secara sosiologis, kondisi ini membentuk Habitus Miskin yang ditandai oleh disposisi fatalistik, di mana Bansos dipandang sebagai 'rezeki' atau 'belas kasihan', alih-alih sebagai hak sosial warga negara. Penelitian menyimpulkan bahwa kegagalan distribusi ini berakar pada titik buta mekanisme verifikasi data di tingkat lokal dan ketiadaan integrasi data yang sistematis antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Disarankan adanya reformasi mekanisme pendataan melalui proactive outreach dan integrasi data antar-dinas untuk memastikan perlindungan ganda bagi kelompok rentan