Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Agung No.83 Tahun 2019 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 72

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 terhadap keberlakuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 72 mengatur mekanisme pensiun pekerja beserta hak pesangon yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga memicu pengujian materiil oleh Mahkamah Agung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deduktif. Landasan teoritis bertumpu pada Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 72 Peraturan Daerah tersebut diduga melampaui kewenangan pemerintah daerah (ultra vires) dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 merupakan upaya pemulihan kepastian hukum sekaligus penegasan batas kewenangan daerah dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan nasional.