Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Sukatani Kabupaten Bekasi

Abstract

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu upaya pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil, cepat, dan berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam tindak pidana ringan. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran penting dalam menerapkan pendekatan tersebut, terutama di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Namun, dalam praktiknya penerapan restorative justice di Polsek Sukatani Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif serta adanya pihak yang tidak bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polsek Sukatani Kabupaten Bekasi serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, dan Teori Keadilan Restoratif dari Tony F. Marshall yang menekankan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polsek Sukatani telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mediasi antara korban dan pelaku dengan melibatkan penyidik sebagai mediator. Penerapan restorative justice dinilai cukup efektif karena mampu menyelesaikan sebagian besar perkara tindak pidana ringan melalui perdamaian, sehingga menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.