Kontroversi KUHAP Terbaru: Perbandingan Kewenangan Jaksa dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Abstract

Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru telah memicu berbagai kontroversi, terutama terkait dengan kewenangan jaksa dan kepolisian dalam proses peradilan pidana. Perdebatan utama berkisar pada pembagian tugas dan wewenang antara kedua lembaga penegak hukum tersebut, yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Dalam sistem lama, kepolisian memiliki kewenangan utama dalam penyelidikan dan penyidikan, sementara jaksa bertindak sebagai pengendali perkara dan penuntut di persidangan. Namun, KUHAP terbaru memperkenalkan sejumlah ketentuan yang mengatur ulang hubungan antara jaksa dan kepolisian, termasuk perluasan atau pembatasan kewenangan dalam tahapan prapenuntutan, penyidikan, dan penuntutan. Reformasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum, sedangkan pihak lain mengkhawatirkan potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses peradilan. Perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, yang dapat berdampak pada independensi masing-masing institusi serta kepastian hukum bagi tersangka dan korban. Melalui kajian pustaka, artikel ini menganalisis berbagai aspek perubahan tersebut serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perdebatan hukum yang muncul dan kemungkinan solusi dalam implementasi KUHAP terbaru guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.