HARMONISASI HUKUM DUA PILAR: HARMONISASI UNDANG-UNDANG P2SK DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM EKOSISTEM OPEN BANKING DI INDONESIA - Ilham Gunawan; Farahdinny Siswajanthy (JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 2026)
Transformasi digital dalam sektor perbankan melahirkan paradigma Open Banking yang mengandalkan transmisi data nasabah antar-lembaga melalui Application Programming Interface (API). Transisi ini menciptakan benturan normatif antara asas kerahasiaan bank yang bersifat privat-konfidensial dengan tuntutan keterbukaan data demi inklusivitas keuangan. Penelitian normatif ini menganalisis harmonisasi yuridis antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta dampaknya terhadap tanggung jawab hukum bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih norma mengenai definisi data rahasia bank dan data pribadi finansial, batasan persetujuan nasabah (explicit consent), serta skema kewajiban liability sharing antara bank primer dan penyedia layanan pihak ketiga (TPP/Fintech). Diperlukan rekonseptualisasi asas kerahasiaan bank berorientasi 'data subject sovereignty' serta formulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terpadu mengenai standar tata kelola kerahasiaan data Open Banking berbasis manajemen risiko prediktif.