REKONSEPTUALISASI FUNGSI KONSULER DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 - Muhamad Usriano; Mayzara Sari Fitria (JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 2026)
Arus globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas warga negara antarnegara secara signifikan, sehingga memunculkan persoalan hukum yang semakin kompleks bagi warga negara yang berada di wilayah negara lain. Tulisan ini mengkaji dinamika dan efektivitas pelaksanaan fungsi konsuler dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Vienna Convention on Consular Relations 1963). Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 5 Konvensi Wina 1963 memberikan mandat luas kepada pejabat konsuler untuk bertindak sebagai pelindung kepentingan warga negara pengirim (sending state). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya efektivitas fungsi tersebut kerap berbenturan dengan kedaulatan hukum negara penerima (receiving state) serta keterbatasan hak imunitas konsuler dibandingkan imunitas diplomatik. Atas dasar itu, diperlukan rekonseptualisasi dan penguatan kerja sama bilateral untuk mengoptimalkan peran konsuler pada era kontemporer.