PERNIKAHAN SIPIL BAGI MUSLIM: ANTARA TUNTUTAN ADMINISTRATIF DAN KEPATUHAN SYARIAT - Nurmayani Nurmayani; Herlisa Pitri Rahmadani; Rory Jelika Rani Br Barus (JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 2025)
Pernikahan bagi umat Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga religius dan hukum. Di Indonesia, pernikahan harus sah menurut hukum agama sebelum dicatat secara administratif oleh negara. Namun, muncul fenomena pasangan Muslim yang memilih melakukan pernikahan secara sipil tanpa melalui prosedur keagamaan, baik karena alasan perbedaan agama, birokrasi, atau tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pernikahan sipil bagi Muslim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sipil tanpa memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam tidak sah secara syar’i, dan tidak seharusnya dicatat secara hukum negara. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan mengaburkan batas antara legalitas administratif dan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara hukum negara dan hukum agama guna menjamin keabsahan dan perlindungan terhadap institusi pernikahan umat Islam di Indonesia.