IMPLEMENTASI PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Inaya Aulia Mizan; Indryana Widi Ardhianty; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri

doi:10.61722/jipm.v2i5.476

Authors

Inaya Aulia Mizan Universitas Negeri Semarang
Indryana Widi Ardhianty Universitas Negeri Semarang
Aprila Niravita Universitas Negeri Semarang
Muhammad Adymas Hikal Fikri Universitas Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.61722/jipm.v2i5.476

Abstract

Abstract. The application of the Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) in PTSL remains a distinct issue. The tax imposed on the acquisition of land or building rights is known as BPHTB, and can affect how easily the PTSL program is accessed by low-income people.This research uses normative juridical research, which is research that refers to legal norms contained in laws and regulations.The PTSL program not only aims to provide land certificates to the community, but also has an important role in tax management, especially BPHTB.The application of BPHTB in the PTSL program can have two results. First, BPHTB increases local revenues that can be used to finance development and public services including improving aspects of land administration. Conversely, BPHTB can give people a financial burden, especially for low-income groups who want to register their land. The success of PTSL in implementing BPHTB depends on raising public awareness about this policy. The implementation of the Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program has a double impact on the effectiveness of this program.

Keywords: Fees on Acquisition of Land and Building Rights, Complete Systematic Land Registration Program

Abstrak. Penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam PTSL masih merupakan masalah yang berbeda. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah atau bangunan dikenal sebagai BPHTB, dan dapat memengaruhi seberapa mudah program PTSL diakses oleh masyarakat ekonomi rendah.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpacu terhadap norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.Program PTSL tidak hanya bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak, khususnya BPHTB. penerapan BPHTB dalam program PTSL dapat memiliki dua hasil. Pertama, BPHTB meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik termasuk meningkatkan aspek administrasi pertanahan. Sebaliknya, BPHTB dapat memberi masyarakat beban keuangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang ingin mendaftarkan tanah mereka. Keberhasilan PTSL dalam penerapan BPHTB bergantung pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebijakan ini. Penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki dampak ganda terhadap efektivitas program ini.

Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

References

Amiruddin. 2006. Metode Penelitian Hukum, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

Ali, Achmad. 2012, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal

Arbayah, S. 2017. Implementasi Kebijakan Pajak BPHTB (Bea Perolehak Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Tabalong. PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. 1 : 405 - 427.

Arie Lestario , Erlina. 2020. Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. Notary Law Journal. 1: 1 - 30

Arif Firmansyah, dan Lina Jamilah. 2022. The Concept of Good Faith in Complete Systemic Land Registration in Realizing Legal Guarantee. Administrative and Environmental Law Review. 3: 67-76.

Cahya Lukito. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kecamatan Gayam,. JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. 4 : 18-23.

Naufal Gunawana, Rizaldi Gym Nastiar, Aprila Niravita. 2023. Penyelenggaraan Ketentuan Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2016 Yang Mengubah Regulasi Mengenai Pajak Alih Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Studi Kasus Di Indonesia. Jurnal BATAVIA. 1 : 28 - 42.

Putri Sekarini, Khoerun Nisa Rizki Utami, Muhammad Adymas Hikal Fikri. 2023. Proses Administrasi BPHTB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Kota Palu. AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities,). 1: 53 - 62

Silviana Tan, Nahdliya Farhani, dan Muhammad Adymas Hikal Fikri. 2024. Peningkatan Efesiensi terhadap Penetapan Pemungutan Pajak BPHTB Sebagai Pajak Daerah dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan. Jurnal Batavia. 1: 1-15.

Sisi Adelia, Maskuri Suetomo. 2023. Proses Administrasi BPHTB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Kota Palu. AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities. 1: hal 53- 62.