DINAMIKA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah era reformasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia dari model sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan otonomi daerah. Fokus penelitian ini mencakup dua isu utama, yaitu dasar konstitusional yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta dinamika dan implikasi hukum dari hubungan tersebut setelah periode reformasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusi, undang-undang pemerintahan daerah, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 menjadi dasar bagi pembagian kewenangan secara proporsional dalam kerangka negara kesatuan. Pasca reformasi, hubungan tersebut terus berkembang melalui berbagai perubahan legislasi yang bertujuan menyeimbangkan desentralisasi dan integrasi nasional. Implikasi hukumnya meliputi pergeseran locus kewenangan, tumbuhnya demokrasi lokal, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk mencegah konflik hukum. Secara keseluruhan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat dinamis dan adaptif, dengan orientasi untuk mencapai keseimbangan antara otonomi daerah dan persatuan nasional.