SITA EKSEKUSI ASET KRIPTO DAN ASET DIGITAL: FORMULASI MEKANISME ATTACHMENT ORDER BERDASARKAN REVISI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Abstract

Perkembangan teknologi finansial dan aset digital, khususnya aset kripto (cryptocurrency), menghadirkan tantangan mendasar terhadap dogma hukum acara perdata Indonesia yang masih berpedoman pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewosten (RBg). Penelitian hukum normatif ini menganalisis problematika yuridis dan teknis dalam pelaksanaan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap aset kripto sebagai objek pemenuhan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Permasalahan utama bersumber dari sifat aset kripto yang terdesentralisasi, pseudonim, serta perlindungan akses yang menggunakan private key tanpa wujud fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma eksekusi konvensional dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg tidak memadai untuk menjangkau eksekusi aset digital terdecentralisasi. Diperlukan formulasi norma baru berupa mekanisme attachment order digital, third-party disclosure order terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto (exchanger), serta penetapan kewajiban penyerahan private key di bawah ancaman hukuman dwangsom (uang paksa). Rekonstruksi ini sangat mendesak untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas eksekusi hak tagih kreditur di era digital.