Analisis Kritis Struktur Ketatanegaraan Indonesia dalam Hukum Positif Perspektif Teori Trias Politica

Abstract

Indonesia berdasarkan hukum positif pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 serta menilai kesesuaiannya dengan teori Trias Politica, khususnya dalam pembagian kewenangan dan penerapan prinsip checks and balances. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD NRI Tahun 1945 pada 1999–2002 mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi sistem yang menempatkan lembaga-lembaga negara secara sederajat sesuai kewenangan konstitusionalnya. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan; MA dan MK menjalankan kekuasaan kehakiman; sedangkan MPR, DPD, dan BPK memiliki kewenangan khusus. Pembagian kewenangan tersebut secara umum sejalan dengan tujuan Trias Politica karena mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Namun, Indonesia tidak menerapkan Trias Politica secara murni, melainkan mengadaptasinya melalui sistem presidensial dengan prinsip checks and balances. Tantangan penerapannya terletak pada potensi tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan DPR akibat pengaruh politik, serta perlunya independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, efektivitas pembatasan kekuasaan tidak hanya bergantung pada pengaturan konstitusi, tetapi juga pada konsistensi lembaga negara dalam menjalankan kewenangan secara independen, akuntabel, dan sesuai konstitusi.