Tantangan Implementasi Produk Hukum Daerah sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bandar Lampung
DOI:
https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1803Keywords:
Implementasi hukum daerah, Regulasi daerah, Penyelenggaraan pemerintahan, Efektivitas kebijakan, Kelembagaan daerahAbstract
Tantangan implementasi produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung menekankan analisis terhadap kualitas perumusan regulasi, efektivitas struktur kelembagaan, kapasitas aparatur, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memengaruhi keberlakuan norma hukum di tingkat daerah. Berbagai sumber hukum, literatur akademik, dan dokumen kebijakan digunakan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan variasi dalam efektivitas penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Fokus pembahasan mencakup dinamika koordinasi antarinstansi, konsistensi regulasi, ketersediaan sumber daya pendukung, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan daerah, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis produk hukum daerah.
References
Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Hadjon, P. M. (2018). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Manan, B. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: FH UII Press.
Soehino. (2020). Hukum Tata Pemerintahan. Yogyakarta: Liberty.
Tutik, T. T. (2021). Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Kencana.
Rawati Gulo, T., & Mendrofa, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI. Jurnal Genta Mulia, 15(1), 387-392.
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324-334.
Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2(2), 135-152.
Neta, Y. (2013). Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1).
Wibowo, S., Anita, O., & Marpaung, L. A. (2025). PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG. JOURNAL OF LAW AND NATION, 4(1), 26-36.
Putri, S. F. F., Farida, I., Septiyani, A., Lestari, S. D., & Sudrajat, A. R. (2019). Faktor penghambat implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang. Vol. 3(1). STIA Sebelas April Sumedang.
Fernando, J., & Purnaweni, H. (2017). Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(3).
Hidayat, R. (2021). Evaluasi Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 155–168.
Mutiarasari, D. (2020). Dinamika Implementasi Kebijakan Publik di Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 44–59.
Putri, A. M. (2022). Pengaruh Kapasitas Fiskal dan SDM dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 71–84.
Sari, L. (2020). Koordinasi Antar-OPD dalam Implementasi Kebijakan Daerah. Jurnal Reformasi Administrasi, 7(2), 92–105.
Berchah Pitoewas, Abdul Halim . Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Lampung. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 2. DOI: https://doi.org/10.62379/vm6zpt93
Muslim Lobubun ,Yohanis Anthon Raharusun ,Iryana Anwar ,(2022) . Inkonsistensi
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia . Volume 4, Nomor 2 , DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322
Dwi Febriani . (2025) . ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN . Unisan Jurnal . Vol. 4 No. 8 .
Ajrina, F. I. (2020). Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung. Institut Teknologi Sumatera. https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2009100065/22116092_20_163632.pdf
Angkasa, N. (2024). Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata. Jurnal Administrasi Publik UBL. https://journal.ubl.ac.id/index.php/jdcap/article/view/115
Fusion–Rifai Institute. (2023). Evaluasi Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung. https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/177
Hasan, Z. (2023). Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 28 Tahun 2009 dalam Pencegahan Praktik Pungli. Jurnal Hukum. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/396
Hutasuhut, U. M. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung. Jurnal Assiyasi. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961
Rohman, A. (2018). Analisis Hambatan Implementasi Kebijakan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JIPKP/article/view/2671
WALHI Lampung. (2023). Laporan Kajian Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung. https://trashhero.org/wp-content/uploads/2023/06/LAPORAN-KAJIAN-KEBIJAKAN-PENGELOLAAN-SAMPAH-KOTA-BANDAR-LAMPUNG-WALHI-LAMPUNG-FINAL.pdf
Hidayat, R. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima dan Ketertiban Kota. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 55–67.
Lestari, M. (2024). Efektivitas Sosialisasi Hukum Berbasis Komunitas dalam Peningkatan Kepatuhan Masyarakat. Jurnal Masyarakat & Hukum, 9(2), 120–135.
Nugroho, D. (2023). Digital Governance dalam Pemantauan Peraturan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 18(2), 210–225.
Pratama, A. (2021). Kinerja Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(3), 301–315.
Rahman, T. (2023). Manajemen Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(1), 45–58.
Sari, N. (2022). Koordinasi Antar-Instansi dalam Implementasi Perda Kota. Jurnal Administrasi Negara, 6(4), 250–262.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
