Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca- Desentralisasi.
DOI:
https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1842Keywords:
desentralisasi, hubungan, pusat, daerah, sinkronisasi, kebijakan, tumpang, tindih, kewenangan, harmonisasi, regulasiAbstract
Artikel ini membahas dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses sinkronisasi kebijakan sektoral pasca-desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk disharmoni kebijakan sektoral, faktor penyebab ketidaksinkronan regulasi, serta upaya harmonisasi yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi, penyelarasan peraturan, dan penguatan peran pemerintah daerah. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan temuan penelitian relevan.
References
Akbal, Muhammad. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." Jurnal Supremasi 11.2 (2016).
Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 55–66.
Dani Muhtada, Ayon Diniyanto. (2017). STRATEGI PERAMPINGAN DAN HARMONISASI REGULASI PUSAT DAN DAERAH. Badan
Pengkajian MPR RI Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara. 99-113.
Ekaputra, A. A., et al. "Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 13.1 (2025): 11-20.
Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 49-61.
Firmadi, Sidik, and Budi Nugraha. 2025. “Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia : Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah.” 6(4): 444–50.
Handraini, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 11(2), 150– 162.
Haq, N., Musyafa, A., & Rosidin, R. (2025). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Otonomi Daerah. Qanuniya Jurnal Ilmu Hukum.
Hasanah, N., & Syah, E. (2023). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan Berbasis Mixed-Method. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 4(2), 89–102.
Husodo, Jadmiko Anom. 2024. “HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH MANUSIA DI JAWA TENGAH.” 1945(Uud 1945): 39–48.
Indonesia, Daerah, Secara Komprehensif, and Untuk Tahun. 2024. “ANALISIS
HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN
PEMERINTAHAN DAERAH INDONESIA SECARA
KOMPREHENSIF .” 2: 213–24.
Kailola, G. C. (2022). Identifikasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Kesehatan Di Kota Ambon (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
Kurnia, T. S. (2020). Normalisasi Hubungan Pusat–Daerah Sesuai Konstitusi Presidensial. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 135-154.
Mustopadidjaja, A. R. (2003). Pengembangan kualitas pelayanan publik di daerah. Jurnal Administrasi Publik, 2(2).
Nugroho, R. (2017). Implikasi kebijakan kelembagaan terhadap aparatur dan pelayanan publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi.
Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi otonomi daerah pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 3(2), 68-84.
Srisaparmi, Aldri Frinaldi, Lince M, Hendra N. (2025). PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA : KAJIAN
LITERATUR REVIEW PASCA REFORMASI. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Politik. 7(2). 213-220.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Wahyuningsih, S. (2024). Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta)
Zahrotul, dkk. (2025). Implikasi pemekaran daerah terhadap pemerataan dan efisiensi pelayanan publik di Provinsi Banten. Lontar Merah, 8(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
