PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM KEBOCORAN DATA PADA PLATFORM E-GOVERNMENT: ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI ATAS KASUS SATU SEHAT DAN DPMPTSP ONLINE
DOI:
https://doi.org/10.61722/jipm.v4i2.2166Keywords:
State Accountability, Data Breach, E-Government, Administrative Law, Legal Certainty, PDP Law, Satu Sehat, DPMPTSPAbstract
Data breaches on digital public service platforms represent a critical phenomenon that tests the commitment of a constitutional state. This study analyzes state accountability under administrative law regarding data breach incidents on E-Government platforms, using case studies of Satu Sehat and DPMPTSP Online. The research employs a normative juridical method through case study and document analysis approaches. The findings indicate that although the legal framework for state accountability has been established under the Personal Data Protection Law (UU PDP) and its implementing regulations, its implementation has not fully realized the principle of legal certainty. The state’s responsibility as the data controller remains hindered by regulatory disparities, limited cybersecurity capacity, and incident response mechanisms that are slow and lack transparency. Forms of accountability that should be procedural and predictable such as the obligation of 72-hour notification, proportional administrative sanctions, and civil lawsuit mechanisms through the State Administrative Court (PTUN) are still not optimal in practice. This study concludes that strengthening state accountability requires regulatory harmonization, enhanced institutional capacity of the Personal Data Protection Authority (OPDP) and the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), and standardized incident response protocols. Policy recommendations are directed toward reinforcing state accountability in protecting citizens' personal data in the digital sphere.
References
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.
Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Keamanan Informasi untuk Penyelenggara Sistem Elektronik Pemerintah.
Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
Ganarsih, Yenti. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Cetakan Kedua). Jakarta: Kencana.
Hadjon, Philipus M., dkk. (2020). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Manan, Bagir. (2004). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
Makarim, Edmon. (2024). Perlindungan Data Pribadi: Teori & Praktik Implementasi UU PDP. Jakarta: Prenadamedia Group.
Ridwan HR. (2022). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Utrecht, E. (1986). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Administrasi Negara. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
Maulana, Rizky, dkk. (2024). Analisis Kerentanan Keamanan Sistem OSS pada Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 45-60.
Pusat Studi Hukum dan Teknologi FHUI. (2024). Audit Keamanan Data pada Instansi Pemerintah: Temuan dan Rekomendasi (Policy Brief No. 03/2024). Depok: Universitas Indonesia.
Sembiring, Selma. (2024). Comparative Analysis of State Liability for Data Breaches: Lessons from the EU GDPR. Indonesian Journal of International Law, 21(1), 89-112.
Wijaya, Chandra. (2024). Perlindungan Hukum Data Usaha dalam Sistem Perizinan Online. Jurnal Hukum Bisnis, 42(3), 78-85.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Pedoman Manajemen Insiden Keamanan Siber untuk Penyelenggara Sistem Elektronik Publik. Jakarta: BSSN.
Information Commissioner's Office (ICO)United Kingdom. (2023). Guide to Data Protection: Compensation and Liability (2023 Edition). Diakses dari https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, 18 September). Ketentuan Umum dan Kebijakan Privasi Satu Sehat. Diakses dari https://satusehat.kemkes.go.id/kebijakan-privasi
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). (2023). Laporan Investigasi Kebocoran Data PeduliLindungi. Jakarta: PBHI.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2024). Laporan Kesadaran Keamanan Digital Masyarakat Indonesia 2024. Jakarta: SAFEnet.
CNN Indonesia. (2023, 20 November). Kebocoran Data Satu Sehat, Kemenkes Diminta Transparan. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231120154531-192-1032457/kebocoran-data-satu-sehat-kemenkes-diminta-transparan
Hukumonline. (2024, 15 Februari). PBHI Gugat Kemenkes ke PTUN Jakarta Soal Kebocoran Data PeduliLindungi. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pbhi-gugat-kemenkes-ke-ptun-jakarta-soal-kebocoran-data-pedulilindungi-lt65cda5b7e3a59
Kompas. (2023, 28 November). Kemenkes Klaim Investigasi Kebocoran Data Satu Sehat, Publik Minta Transparansi. Diakses dari https://tekno.kompas.com/read/2023/11/28/15000047/kemenkes-klaim-investigasi-kebocoran-data-satu-sehat-publik-minta-transparansi
Liputan6. (2023, 15 November). Kasus Kebocoran Data Satu Sehat, Kemenkes Klaim Sudah Lakukan Investigasi. Diakses dari https://www.liputan6.com/tekno/read/5404341/kasus-kebocoran-data-satu-sehat-kemenkes-klaim-sudah-lakukan-investigasi
Tirto.id. (2023, 25 November). Potret Kebocoran Data Kesehatan di Indonesia: dari PeduliLindungi hingga Satu Sehat. Diakses dari https://tirto.id/potret-kebocoran-data-kesehatan-di-indonesia-dari-pedulilindungi-hingga-satu-sehat-gt1H
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










