Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
DOI:
https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.357Keywords:
Legal Protection, Falsification of Customer Personal Data Banking, Personal Data Protection.Abstract
Legal Protection for Victims of Fraudulent Personal Data of Banking Customers in View of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Criminal responsibility is a form of determining whether a person who is a suspect or perpetrator of a criminal act can be held responsible for a criminal act that has occurred, in other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person can be acquitted or even punished. Criminal responsibility also covers the perpetrator's previous actions, which can be seen from these actions whether there were other actions or just one, as well as whether the perpetrator did it alone or together with other parties, whether they helped directly or indirectly. Criminal acts in the banking sector according to Law No. 7 of 1992, concerning banking, Law Number 10 of 1998. As is known, criminal acts in the banking sector are a form of criminal acts in the economic sector. Criminal acts in the banking sector are carried out using banks as a means and target. In general, it can be said that the forms of criminal acts are divided into 2 (two), namely crimes and violations. Crimes are some of the actions that are prohibited and punishable by crime, whoever commits them. Basically, criminal acts are regulated in the second book of the Criminal Code.
References
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem
Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005
Ari Juliano Gema, Cyber Crime Sebuah Fenomena Di Dunia Maya, 2000
Arifin, Syamsul, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Citapustaka Media, 2012
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008
Budhijanto Danrivanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016
Daniar Supriyadi. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/datapribadi -dan-dua-dasar legalitas pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/. 28 pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998, 2017
Danrivanto Budhijanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989
Djafar, Wahyudi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan, Jakarta, 2019,
Diantha, I Made Pasek. 2007. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
H. Adami Chazawi, Ardi ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Media Nusa Crative, 2015,
Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Kualitatif. Jakarta: GP Press, 2008
Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Mertokusumo, S. Mengenal hukum. Yogyakarta: Liberty, 1999
Noegroho, Agoeng, Teknologi Komunikasi. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010
Purwodarminto, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan XI. Jakarta: balai Pustaka, 1999
Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.
Saimima, Ika Dewi Sartika, et, al, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020
Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Jakarta; Liberty, 1998
Widjiowati, RR, et, al. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2023
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV;
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016
;perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Akbar kurnia putra, Jurnal Ilmu Hukum Harmonisasi Konvensi Cyber crime Dalam Hukum Nasional, 2014.
Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di
Sektor Perbankan Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 377– 385. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38089 Ali Azis, Alimuddin, Sri Khayati, S. F. L, Legal Protection of Indonesian Debtor Customer Personal Data, 2022
HARIANJA, DANIEL, Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia 2022
Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;
Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 2
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










