PENGAKUAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG KAWIN KELUAR DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2025/PN DPS)
DOI:
https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3331Keywords:
hak waris anak perempuan, kawin keluar, hukum adat Bali, guna kaya, pertimbangan hakimAbstract
Penelitian ini menganalisis kedudukan hak waris anak perempuan yang kawin keluar dalam hukum kewarisan adat Bali serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, hukum adat, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 mengakui hak terbatas perempuan yang kawin keluar atas guna kaya setelah pencadangan duwe tengah. Hakim mengakui kedudukan kedua anak perempuan dalam pertimbangannya, tetapi tidak menetapkan bagian individual dalam amar. Penelaahan pelaksanaan kewajiban adat juga masih terbatas. Disimpulkan bahwa kawin keluar tidak otomatis menghapus hak atas guna kaya, tetapi pengakuan kedudukan tidak identik dengan kesamaan bagian dan harus dihubungkan dengan kewajiban adat.
References
Jurnal
Arta, I. K. K., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(1), 33-44. DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28658
Cahyani, F. A. & Dia A. A., “Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Waris Adat Bali”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 6, Juni 2022. 448-459. DOI: 10.56370/jhlg.v3i6.190.
Dewi, Putu Purnama, Komang Febriyanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "EKSISTENSI HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL BALI: ANTARA NORMA DAN REALITAS." Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 5.4 (2025): 33-38.
Judiasih, Sonny D., et al., “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal”, Rechtidee, Vol. 16, No. 1, Juni 2021. 65-87. DOI: 10.21107/ri.v16i1.8676.
Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. RechtIdee, 16(1), 65-87. DOI: 10.21107/ri.v16i1.8676
Mulyadi, Lilik. ‘INTERPRETATION OF JUDGES IN REPRESENTING THE DYNAMICS OF RELIGION OF INDIGENOUS LEGAL INHERITANCE OF’ 8, no. 2 (2019): 214–27. https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.214-227.
Nugraheni, Laksana Arum, “Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan terhadap Anak Perempuan”, Literasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021. 136-146. DOI: 10.31002/lh.v5i1.3935
Obara, I Kadek Arya Wiguna, and A.A. Gede Oka Parwata. ‘KEDUDUKAN WANITA BALI YANG NINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI’ 10, no. 11 (2010): 1170–79.
Prasetyo, A. B., & Triyono, W. S. W. P. W. (2016). Perkembangan kedudukan ahli waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-bali (pasca keputusan nomor 01/kep/psm-3/mdp bali/x/2010 tentang hasil-hasil pasamuhan agung iii mudp Bali). Diponegoro Law Review, 5(2), 1-12.
Putu, Ni, Indah Pratiwi, Diah Gayatri, Ni Made, and Sukaryati Karma. ‘Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/ KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)’ 3, no. 1 (2021): 116–21.
Sadnyini, Ida Ayu. ‘IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MDP BALI TAHUN 2010 Magister Hukum Udayana’, 2010, 627–38.
Udytama,9 I Wayan Wahyu W. & Ida Ayu I. S. D.. “Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali”, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol. 18, No. 2, 2024. 1-7. DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1346
Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Pasca Keputusan MDP Bali Tahun 2010 (Studi Kasus di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali)”, Vyavahara Duta, Vol. 17, No. 1, April 2022. 89-100. DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.969
Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 37-42. DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3110.37-42
Buku
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
Soekanto, S. (2011). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.











