Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Pornografi Digital Dalam Upaya Perlindungan Generasi Emas 2045

Authors

  • Andhika Mulia Hamzah Universitas Pendidikan Ganesha
  • I Gusti Ayu Apsari Hadi Universitas Pendidikan Ganesha
  • I Gusti Ngurah Budiyasa Kejaksaan Negeri Denpasar

DOI:

https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3330

Keywords:

Pornografi Digital, Penegakan Hukum, Perlindungan Generasi Muda, Literasi Digital, Generasi Emas 2045

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet telah memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama turut meningkatkan risiko penyebaran pornografi melalui media digital. Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks karena karakteristik ruang digital memungkinkan konten pornografi dibuat, disimpan, disalin, dan disebarluaskan secara cepat serta melampaui batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyebaran pornografi melalui media digital di Indonesia serta penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan kepada generasi muda menuju Generasi Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran pornografi digital telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik, perlindungan anak, dan kekerasan seksual. Namun, karakteristik kejahatan digital menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pengamanan dan pembuktian alat bukti elektronik, identifikasi pelaku, koordinasi dengan penyelenggara platform digital, serta penanganan perkara yang memiliki dimensi lintas yurisdiksi. Penegakan hukum juga harus membedakan secara tegas antara pelaku dan anak atau korban eksploitasi seksual serta memberikan perlindungan terhadap identitas, keamanan, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, perlindungan generasi muda dari pornografi digital membutuhkan penegakan hukum yang terpadu melalui pendekatan preventif dan represif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, literasi digital, penguatan koordinasi antarlembaga dan platform digital, serta perlindungan korban. Upaya tersebut diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

References

Anggraini, Trinita, and Erine Nur Maulidya. "Dampak paparan pornografi pada anak usia dini." Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini 3.1 (2020): 45-55.

Aslam, Rifki Chamami. "Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi." Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 4.1 (2024): 29-50.

Dewi, Cahyaning Dianti Kartika, et al. "Hubungan Tayangan Pornografi Di Sosial Media Dengan Perilaku Seksual Remaja: Hubungan Tayangan Pornografi Di Sosial Media Dengan Perilaku Seksual Remaja." Gema Bidan Indonesia 12.2 (2023): 1-5.

Dini, Meza Fitri, et al. "Upaya preventif dalam menangani bahaya pornografi bagi pelajar dengan media visual poster." Journal Education and Government Wiyata 2.1 (2024): 53-65.

Dini, Meza Fitri, et al. "Upaya preventif dalam menangani bahaya pornografi bagi pelajar dengan media visual poster." Journal Education and Government Wiyata 2.1 (2024): 53-65.

Imawati, Diana, and Meyritha Trifina Sari. "Studi kasus kecanduan pornografi pada remaja." Motiva: Jurnal Psikologi 1.2 (2019): 56-62.

Mariyati, Mariyati, Novy Helena Catharina Daulima, and Mustikasari Mustikasari. "Intervensi Cognitive Behavior Therapy dan Self Help Group untuk Menurunkan Kecemasan pada Remaja yang Kecanduan Pornografi: Case Series." Jurnal Ners Widya Husada 4.3 (2020): 77-84.

Muqsit, Ilham Muhaimin, Andy Usmina Wijaya, and Rahmadi Mulyo Widianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1.1 (2023): 25-34.

Rafiqoh Lubis, S. H. "Tindak Pidana Khusus." (2023).

Rongkene, Brolin. "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." Lex Crimen 9.1 (2020).

Saputra, Dadin Eka. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." Al-Adl: Jurnal Hukum 9.2 (2017): 263-286.

Sari, Zalzabila Armadani Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM 8.1 (2022): 1-13.

Sinaga, Erinda. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8.4 (2014).

Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." Jurnal Gagasan Hukum 1.01 (2019): 109-129.

Utama, I. Komanf Gede Reynaldi Mahendra, and Luh Kadek Pande Ary Susilawati. "Dampak Kecanduan Pornografi Pada Kalangan Remaja: Literature Review." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11.5. D (2025): 162-169.

Wibisana, Audie C., Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.3 (2024): 9954-9974.

Downloads

Published

2026-11-09

How to Cite

Andhika Mulia Hamzah, I Gusti Ayu Apsari Hadi, & I Gusti Ngurah Budiyasa. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Pornografi Digital Dalam Upaya Perlindungan Generasi Emas 2045. JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 4(6), 1452–1465. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3330

Issue

Section

##section.default.title##

Similar Articles

<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.